Demokrasi Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa

Ilustrasi demokrasi ekonomiPrinsip demokrasi ekonomi yang dicita-citakan oleh Soekarno untuk bisa diterapkan di Indonesia ialah prinsip Berdikari. Berdikari secara esensial bermaksud mewujudkan kemampuan untuk mengurus jalannya ekonomi negara dengan prinsip berdiri di atas kaki sendiri.
Maknanya adalah rakyat harus mandiri secara ekonomi karena kemandirian rakyat seperti ini yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian bangsa. Berangkat dari pemikiran seperti ini, Soekarno kemudian melontarkan teori Marhaenisme.

Marhaenisme memiliki dua pondasi pokok, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme berintikan rasa perikemanusian (internasionalisme) dan semangat persatuan berbangsa (nasionalisme).
Adapun sosio-demokrasi bermaknakan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk diterapkan di Indonesia. Konsepsi marhaenisme ini selanjutnya dijabarkan dalam sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila.

Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia

Menjalankan prinsip demokrasi ekonomi sama artinya dengan menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, mewujudkan ekonomi kerakyatan menjadi tuntutan fundamental bagi bangsa ini.
Persoalan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusional bangsa ini. Pada pasal 33 UUD 45, secara jelas sudah ditegaskan bahwa ekonomi kerakyatan diselenggarakan berdasarkan tiga prinsip utama.

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika dilengkapi dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal.

  • Mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
  • Mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  • Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Melindungi dan memajukan hak setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak-anak telantar.

Dengan demikian, hakikat dari ekonomi kerakyatan adalah bagaimana agar rakyat bisa mendapatkan akses yang layak dalam pengelolaan dan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, baik pada level produksi maupun distribusi.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi, proses produksi, dan konsumsi. Dalam ekonomi kerakyatan, kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orang.

Koperasi sebagai urat nadi ekonomi
Mungkin model semacam koperasi bisa dijadikan contoh di sini. Namun, yang tetap harus diperhatikan adalah bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang mau berusaha. Bukan kumpulan modal.

Fenomena perkembangan koperasi pada saat ini agak memprihatinkan karena ada banyak unit usaha yang sebenarnya bersifat rente (riba), namun beroperasi mengatasnamakan koperasi.
Hal-hal semacam inilah yang menjadikan keberadaan koperasi hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena sering dianggap sebagai rentenir legal. Lebih celaka lagi, selama ini masyarakat memandang koperasi hanya sebagai unit usaha simpan pinjam.
Lambat laun, eksistensi koperasi akan bermetamorfosis menjadi lembaga keuangan nonbank. Metamorfosis ini tidak akan menjadi masalah apabila keuntungan dari sebuah koperasi bisa didistribusikan secara adil dan merata kepada tiap anggotanya dan masing-masing anggota bisa mengakses koperasi secara adil.

Ini menjadi poin penting karena pemilik koperasi adalah tiap-tiap anggotanya dan bukan dimiliki atau dikuasai oleh segelintir pengurus atau bahkan pemodalnya saja. Tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah melindungi anggotanya dari rentenir yang terkadang menjerat nasabahnya dengan bunga pinjam yang tinggi.

Melindungi dan memajukan dunia pertanian

Pembangunan nasional selama ini belum menyentuh dunia pertanian. Terkadang masih ada kebijakan blunder tentang pertanian. Padahal pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara yang menerapkan prinsip demokerasi ekonomi kerakyatan, setiap kebijakan pembangunan bidang pertanian, yang diprioritaskan adalah melindungi usaha petani, dari persaingan yang tak sehat.

Selama ini masih banyak kebijakan blunder yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pertanian. Misalnya pemerintah masih kerap mengeskpor beras dari Vietnam dan Thailand, ditengah-tengah masa panen raya di dalam negeri. Tentu hal ini berakibat harga jual gabah kering ditingkat petani turun drastis. Kebijakan pragmatis itu seharus disudahi, karena menciderai prinsip demokrasi ekonomi.

Dulu Indonesia menjadi salah satu produsen kedelai terbesar di Asia Tenggara. Namun sekarang berbelik 180 derajat menjadi importir kedelai sejati. Lahan kedelai diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sehingga pemerintah menjadi repot sehindiri ketika stok kedelai langkah di pasaran, di sisi lain akibatnya harga tempe dan tahu beranjak naik. Yang terjepit di sini adalah produsen tahu tempe yang sebagian besar merupakan proser sekala menengah. Sisi lain pemerintah seakan seperti ketergantungan dengan permainan harga yang dilakukan oleh negara pengimpor kedelai.

Demi mencukupi kebutuhan industry tempe dan tahu sebaiknya pemerintah kembali menggalakan budidaya tanaman kedelai rakyat. Tersedia lahan jutaan hektar yang terdapat di Kalimantan, untuk digarap menjadi pertanian kedelai. Kalau perlu bibit bisa didatangkan dari luar negeri.
Demikian juga dengan Badan Logistik kembali membuka pintu membeli hasil panen dari petani kedelai. Dan menjamin pasokan kedelai stabil di level pasar.

Memajukan usaha kecil menengah

Industri usaha kecil atau IKM merupakan salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Pembangunan yang menyasar ke IKM merupakan wujud dari kepedulian pemerintah meningkatkan drajat masyarakat kelas bawah. Di Indonesia ada ribuan industry skala kecil yang sebagian hidupnya mengandalkan permodalan dari pihak dari pihak ketiga yakni perbankan.
Walaupun demikian industry mikro ini sudah ada yang berhasil memasarkan produknya sampai luar negeri. Terutama industry kecil yang bergerak dibidang craft, garment dan furniture. Kesuksesan mereka patut diapresiasikan, dan diberi support oleh pemerintah dalam bentuk keringanan pajak, perlindungan hak cipta dan mediasi mencari pasar baru.

Di sisi lain IKM merupakan pelaku industry yang sangat rentant terhadap dampak pasar bebas yang sekarang menjadi issue internasional. Ambil contoh ketika industry batik nasional sedang bergairah karena kesadaran masyarakat memakai batik sedang naik. Ternyata ada ancaman batik printing dari China yang merusak harga pasaran batik dalam negeri. Dari segi kwalitas batik kw bikinan China hampir sama, tapi dari segi harga batik impor ini lebih murah.
Ancaman ini kalau tidak dicegah, akan menjadi malaikat maut yang siap membunuh industry batik dalam negeri. jangan sampai produsen batik mengikuti nasib industry tekstil nasional yang duluan gulung tikar.

Produsen makanan olahan skala menengah pun memiliki memiliki prospek cerah, dan perlu pembinaan oleh pemerintah. Misalnya memberikan sertifikat SNI untuk makanan dan sertifikat halal dari MUI dan Sertifikat hasil uji dari Balai Makanan dan Obat Nasional. Pendampingan dan edukasi tentang proses pengolahan bahan makan yang memenuhi standar kesehatan. Kemudian cara pengemasan hingga distribusi barang pun wajib di pantau oleh pemerintah.

Liberalisasi ekonomi menjadi ancaman utama

Konsep perdagangan bebas yang sekarang menjadi bagian dari era globalisasi merupakan sebenarnya ada sisinya bagi negara ketiga dan negara berkembang. Di mana pada konsep free trading setiap negara diharus menerima tawaran produk dari negara lain guna dijual secara bebas. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut oleh Indonesia.

Terkadang kebijakan pasar bebas disertai dengan tekanan politik dari negara barat sebagi penggagas perdagangan global. Serbuan produk asing berarti ancaman bagi produsen lokal dari semu sektor industry. Produk lokal sulit untuk bersaing dengan produk impor yang terkadang menerapkan sistem dumping. DI sisi lain produk ekspor Indonesia terkadang ditolak oleh negara pembeli karena alasan yang tak masuk akal.

Bahkan pemerintah Indonesia kerap didekte oleh pihak barat, misalnya yang kebijakan yang paling tak masuk akal adalah pemerintah terpaksa mengimpor ikan segar dari China dengan tujuan untuk mengendalikan harga ikan segar agar tetap stabil. Kebijakan blunder ini tentu melukai nelayan lokal. Mereka merasa usahanya tak dihargai oleh pemerintah. Disisi lain Indonesia itu negeri maritime yang memiliki potensi yang luarbiasa banyak. Mengapa pemerintah tak membangun teknologi tepat guna dan melindungi nelayan lokal dari serbuan ikan impor dan aksi pencurian nelayan asing. Demikianlah sekilas tentang demokrasi ekonomi yang menjadi salah satu prinsip demokrasi Pancasila.

Speak Your Mind

*