Melongok Sejarah Hukum Diplomatik

Sejarah hukum diplomatik bermula dari zaman sebelum masehi. Sejarah yang amat panjang tentang hubungan diplomatik antarnegara  merupakan awal hubungan luar negeri yang terus berkembang dan juga merupakan cikal bakal berkembangnya politik luar negeri. Keinginan menjalin kerja sama secara damai, membuat masing-masing negara berupaya merumuskan hubungan mereka tanpa saling merugikan.

Saling Menguntungkan

Tidak ada satu negara pun yang mampu hidup sendiri. Iran sempat dikatakan sebagia negara yang luar biasa. Negara yang dianggap sangat berbahya bagi kedamaian dunia ini disinyalir mempunyai program senjata nuklir sehingga negara-negara seperti Amerika, berusaha membuat Iran tak berdaya dengan memberikan ultimatum dan mengajak PBB memboikot negara dengan karakter pemimpi yang kuat ini. Kenyataannya, Iran bukannya negara biasa. Negara barat bisa saja memboikot hingga tidak boleh melakukan perdagangan secara internasional.

Apa yang terjadi adalah Iran bekerja sama dengan negara-negara timur yang memang merasa bahwa kekuatan barat ini cukup menindas padahal belum tentu memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat dunia. Indonesia pun pernah merasakan boikot dari Amerika terkait dengan apa yang dianggap sebagai kejahatan atas manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Awalnya cukup berat bagi Indonesia untuk bertahan. Namun, dengan usaha yang cukup keras, Indonesia mampu mengatasi masalah tersebut.

Iran lebih hebat lagi. Negara kaya gas alam ini memang dibutuhkan oleh banyak negara. Kalai Iran menghentikan kegiatannya penujualan gas alamnya, apsti banyak industri besar yang kelimpungan. Jepang menjadi salah satu negara yang bingung kalau gas dari Iran tidak boleh dipasok ke negaranya. Terutama setelah beberapa protes masyarakat tentang pembangkit listri tenaga nuklir. Setelah tsunami yang sebelumnya terjadi gempa, rakyat Jepang menjadi serba salah. Nuklir memang bagus, tetapi sangat mematikan.

Kontaminasi yang luar biasa ini membuat kematian perlahan yang menyakitkan. Gas alam dari Iran menjadi salah satu penyebab. Kerja sama yang saling menguntungkan dan suatu negara yang menjadi tumpuan harapan, telah membuat kisah dalam sejarah yang menyangkut hukum ini semakin menarik untuk disimak. Tuhan tahu bahwa manusia ini tidak mampu hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan sehingga harus aada aturan main yang cantik.

Hukum diplomatik adalah hukum/ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan luar negeri antar negara. Ketentuan-ketentuan itu tentu saja merupakan hasil kesepakatan bersama antara negara-negara berdasar kebiasaan-kebiasaan internasional dan perkembangan masyarakat internasional. Budaya dan kebiasaan yang berbeda dari satu negara dengan negara lain juga semakin menjadikan hubungan internasional ini harus berdasarkan kepentingan bersama.

Walaupun sebenarnya dari kenyataan yang ada, ada negara-negara tertentu yang mampu mendapatkan keuntungan lebih karena mereka mampu memberikan barang yang jauh lebih bagus sehingga disenangi oleh konsumen di negara-negara lainnya. Misalnya, Cina. Negara satu ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Negara mana yang tidak ada bangsa Cina? Paling tidak ada orang keturunan Cina yang mendiami negara tersebut.

Berhubungan Cina terkadang malah membawa malapetaka. Barang dari negara lain sulit masuk karena Cina sangat melindungi rakyatnya. Inilah Cina. Negara satu ini mampu memanfaatkan apa yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Itulah mengapa produk Cina ini cukup merajarela di seluruh dunia. Hubungan diplomati itu mencakup semuanya dan tidak hanya untuk bidang bisnis.

Semua negara-negara di dunia pastilah saling melakukan hubungan luar negeri atau lebih sering disebut dengan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu dilakukan oleh para diplomat dan anggota kedutaan yang merupakan wakil dari masing-masing negara.

Fungsi Diplomat

Peran besar para diplomat atau dubes antara lain adalah sebagai simbol dan wakil formal negara asal atau negara pengirim. Sebagai agen yang memiliki tugas untuk meningkatkan hubungan yang telah terjalin antar negara dalam masyarakat internasional. Sebagai duta untuk melakukan berbagai perundingan internasional dengan pihak luar negeri untuk kepentingan negara asal.

Mereka juga sebagai pelindung bagi kepentingan warga negaranya  dan juga kepentingan negara asal/ pengirim di negara penerima. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan misi kerja luar negeri dan pihak yang melakukan koordinasi dan pengaturan kerja. Sebagai pihak pelapor yang wajib melaporkan berbagai informasi serta data-data yang diperoleh dari negara penerima untuk negera asal/pengirim, termasuk berbagai hasil perjanjian dan perundingan internasional.

Kalau perwakilan yang ada di luar negeri ini tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka kesan yang didapatkan orang terhadap negara tersebut akan berbeda. Mereka mungkin saja tidak bisa menaruh hormat kalau perwakilan itu sendiri  tidak bisa  menunjukan kualitas yang bagus. Untuk itulah pemilihan para diplomat ini tidak bisa dilakuan dalam beberapa hari saja. Harus ada penelusuran kepribadian yang informasi yang didapatkan akurat. Kepribadian yang baik akan menjadi satu cermin yang baik juga.

Sejarah Hukum Diplomatik
Pada zaman Mesir, India dan Cina kuno sudah ditemukan beberapa bukti tentang adanya utusan diplomatik dan konsuler yang memiliki berbagai fungsi dan keistimewaan. Pada tahun 1179 SM, sudah ada perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kerajaan Kheta (Asia kecil)dengan menggunakan bahasa Akkadi/Babylon.

Raja Iskandar Agung juga pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Maurya di India. Di saat yang bersamaan, beberapa duta besar dari Yunani ditempatkan atau dipercayakan pada Raja Pataliputra. Kemudian, ada pula pertukaran utusan antara Maharaja Ashoka dengan pemerintah di negara-negara lain, seperti Syria, Macedonia, Cyprus dan juga Mesir.

Kaidah-kaidah pokok hukum diplomatik dibentuk oleh negara-negara seperti Romawi, Perancis, Yunani dan Turki. Selain itu, kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia juga telah sejak lama melakukan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Cina, India dan negara-negara kawasan timur tengah lainnya. Awal hukum diplomatik dimulai dengan hukum kebiasaan yang telah berlaku sebelumnya. Contohnya adalah sebuah kebiasaan yang telah menjadi ketentuan mengenai keistimewaan dan kekebalan para duta besar.

Hal ini dikarenakan duta besar adalah dianggap orang suci, yang perlu diperlakukan dengan istimewa. Duta besar mempunyai kekebalan hukum. Kekebalan hukum ini hendaknya tidak disalahartikan dan disalahgunakan sehingga bebas melakukan berbagai kejahatan demi kepentingan diri sendiri.

Sejarah tentang hukum diplomatik kemudian bergulir dengan adanya perjanjian Whesphalia, yang merupakan awal perkembangan hukum diplomatik, sebab sejak saat itu pula perwakilan-perwakilan diplomatik kemudian bersifat permanen, utusan-utusan diplomatik kemudian mulai diangkat, dikirimkan dan dipercayakan pada negara lain.

Pengaturan Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina pada tahun 1815, disusul Protokol Aix La Capelle tahun 1819 adalah ketentuan-ketentuan yang telah mengatur prinsip-prinsip hukum diplomatik menjadi sistematis dan tetap. Menjelang Perang Dunia I dan II, peran diplomat dalam diplomasi-diplomasi internasional mulai dianggap penting. Karena para perwakilan itu harus mampu mendengar, melindungi, memantau dan kemudian melaporkan, bahkan mereka pun harus bisa  menjadi penyampai suara di perundingan-perundingan internasional untuk negara asal atau yang diwakilinya.

Liga Bangsa-bangsa (LBB) membentuk sebuah Komite Ahli di tahun 1927 yang bertugas untuk membicarakan serta melakukan pembahasan tentang perkembangan dan kodifikasi hukum internasional, yang termasuk di dalamnya hukum diplomatik. Hanya saja, komite tersebut baru berhasil merumuskan dua buah konvensi saat konferensi di Havana pada tahun 1928. Dua konvensi yang dihasilkan adalah Convention on Diplomatic Officers dan Convention on Consullar Agents.

Kemudian PBB memprakarsai Konferensi Menteri Berkuasa Penuh di Wina tanggal 2 Maret-14 April 1961 yang lalu mengesahkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Wina tersebut terdiri dari 52 pasal dan dua protokol pilihan. Lalu diadakan lagi konferensi yang sejenis, menghasilkan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler yang dinyatakan berlaku sejak 19 Maret 1967.

Lalu Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969 menyetujui Resolusi 2530, disertai teks konvensi tentang misi khusus. Berikutnya, tanggal 14 Desember 1977 Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Orang-orang yang Menurut Hukum Internasional Dilindungi, dalam hal ini termasuk para diplomat.

Catatan panjang sejarah hukum diplomatik adalah bukti keseriusan hubungan antara negara-negara di tengah kehidupan masyarakat internasional. Karena adanya beragam kepentingan antar negara, membuat peran diplomat amat diperlukan. Tentu saja yang paling utama, para diplomat tersebut harus mau melindungi kepentingan negara asalnya, khususnya para warga negaranya baik saat mereka di negeri sendiri ataupun di negeri orang.

Speak Your Mind

*