Mengupas Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Ilustrasi sistem pemerintahan amerika serikatJika kita membedah dialektika Hegel, akan ditemukan benang merah dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Filsuf kenamaan dari Eropa itu, memaparkan sebuah logika berupa tesa (aksi)-antitesa (reaksi)-sintesa (kompromi).

Sistem pemerintahan Amerika Serikat (United States of Amerika/USA) adalah antitesa sistem pemerintahan di Inggris yang monarchy (kerajaan). Amerika Serikat terbentuk dari reaksi sekelompok bangsawan Inggris, pengusaha dan pengacara untuk merumuskan sebuah negara tanpa raja. Kekuasaan berada di tangan rakyat (demokrasi).

Sebagai negara yang diproklamirkan pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat jadi garda terdepan dalam mengusung sistem demokrasi. Sistem yang sekarang ini banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Tentu dengan beberapa modifikasi (penyesuaian).

Paham Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat dikenal sebagai negara pengusung paham demokrasi. Paham yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Dalam demokrasi seakan disebut bahwa suaru rajyat adalah suara tuhan.

Paham demokrasi sangatlah erat dengan adanya partai politik dalam suatu negara. Partai politik ini akan mengiktui pemilihan umum untuk mendapatkan suara dari rakyat sebagai lambang pelimpahan wewenang dari rakyat yang memilih ke dalam orang-orang yang duduk dalam pemerintahan.

Setelah rakyat memilih orang-orang dalam partai sebagai wakil mereka maka wakil partai tersebut akan duduk dalam pemerintahan untuk menyuarakan seluruh aspirasi rakyat yang telah memilih mereka dalam pemilihan umum.

Bentuk penyaluran aspirasi ini adalah dengan merancang dan membuat segala kebijakan pemerintah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh seluruh rakyat yang ada di dalam negara tersebut.

Itulah secara teori bagaimana paham demokrasi harusnya dijalankan dalam sebuah negara. Namun kalau kita melihat fakta penerapan demokrasi tentunya tak selalu demikian. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan tak semuanya yang sesuai dengan suara rakyat bahkan kebanyakan dari kebijakan itu yang bertentangan dengan suara rakyat. Kebijakan yang dibuat sering kali tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.

Kita ambil contoh penerapan paham demokarsi di negara kita, Indonesia ini. Indonesia memang merupakan salah satu negara yang ada di dunia ini yang mengadopsi paham demokrasi dari negara Amerika Serikat ini.

Bahkan Indonesia pernah dipuji oleh Presiden Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang sudah menerapkan demokrasi dengan sangat baik. Hal ini terjadi setelah pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sering kali tak mencerminkan suara hati rakyat atau apa yang dikehendaki oleh rakyat. Sebut saja kebijakan dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.

Kita semua tahu bahwa BBM adalah seperti jantung dalam perekonomian. Harganya akan sangat mempengaruhi terhadap harga-harga dari barang yang lain. Jika harga BBM naik, maka dapat dipastikan bahwa harga barang-barang yang lain juga akan naik.

Tentu dengan wacana akan dinaikkannya harga BBM ini, rakyat menolaknya dengan keras. Karena melihat fakta tentang BBM yang ada. Rakyat menginginkan agar harga BBm tidak naik.

Itulah yang diinginkan rakyat atau itulah suara rakyat. Namun apakah para wakil rakyat yanga duduk di pemerintahan memiliki suara dan aspirasi yang sama dengan yang dimiliki oleh rakyat?

Jawabannya tentu tidak. Mereka memiliki suara yang lain, yang bertentangan dengan suara rakyat. Hal ini terlihat dari keputusan mereka dengan mengeluarkan kebijakan dalam menaikkan harga BBM.

Jadi sangatlah munafik jika dibilang orang-orang yang berada di kursi pemerintahan adalah wakil rakyat. Mereka akan memperjuangkan hak-hak rakyat dan menyalurkan asiprasi mereka dalam pemerintahan.

Karena hal lainlah yang terjadi. Mereka telah membuat kenijakan yang bertentangan dengan pa yang diinginkan rakyat. Justru kebijakan yang mereka buat sangatlah menyengsarakan dan membuat sudah rakyat.

Itulah gambaran penerapan demokrasi yang sangat jauh dari teorinya. Teori demokrasi seakan memberikan kebaikan kepada rakyat namun dalam penerapannya sering justru mengecewakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yang tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.

Demokrasi inilah yang sangat diagung-agungkan oleh sistem pemerintahan Amerika Serikat. Dengan kebanggaan akan paham demokrasi ini, mereka berusaha untuk menyebarkan paham ini ke negara-negara lain yang ada di dunia, termasuk negara kita. Indonesia bisa dibilang sebagai peniru demokrasi ini.

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi 1787. Setelah melalui beberapa kali amandemen (27 kali amandemen Konstitusi/UUD), jadilah bentuk pemerintahan seperti saat ini.

Selain mengenai paham demokrasi yang ada dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, terdapat pokok-pokok pemerintahan yang lain. Berikut ini merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat.

  1. Bentuk negara Amerika Serikat adalah federasi/serikat, terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada di Washington, sedangkan pemerintahan negara bagian (state) ada di setiap negara bagian selain Washington. Pemerintahan berbentuk republik dengan sistem Presidensial.
  2. Adaya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif (Kongres), yudikatif (Mahkamah Agung/Supreme of Court), dan eksekutif (Presiden). Sistem ini terinspirasi dari trias politica John Locke di Two Treatises of Government, terbit pada 1690. John Locke memisahkan kekuasaan suatu negara menjadi tiga bagian. Diharapkan terbentuk pemerintahan ideal, terhindar dari korupsi kekuasan oleh satu lembaga (tiran), dan berjalannya mekanisme check and balances (saling koreksi atau mengimbangi).
  3. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Tugasnya membuat Undang-undang Federal, menyatakan perang, menyetujui perjanjian, (pembatasan pendanaan (the power of purse) dan menurunkan presiden (impeachment). Kongres terdiri dua kamar (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan (The House of Representatif). Anggota Senat terdiri dari perwakilan tiap negara bagian (masing-masing dua), dipilih melalui pemilu negara bagian untuk masa jabatan enam tahun. Sementara itu, Badan Perwakilan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan dua tahun.
  4. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme of Court) yang bersifat independen. Fungsinya menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum. Selain itu, Supreme of Court memiliki hak membatalkan UU bila dinilai tidak sesuai dengan konstitusi (UUD). Hakim Agung memiliki masa bakti seumur hidup sebagai wujud nyata dari independensinya. Hakim Agung dipilih oleh presiden melalui persetujuan Senat.
  5. Kekuasaan eksekutif dipegang presiden. Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu langsung (electoral college) setiap empat tahun sekali dan memerintah maksimal dua kali masa jabatan. Oleh karena itu, presiden tidak bertanggung jawab pada Kongres, tetapi langsung kepada rakyat. Melalui kabinet dan badan eksekutif (departemen atau pun lembaga non departemen) yang dibentuknya, presiden menjalankan pemerintahan.
  6. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (dua partai), yaitu Partai Demokrat dan Republik. Setiap pemilu berlangsung, kedua partai ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik dan pemerintahan.
  7. Sistem pemilu menggunakan sistem distrik. Artinya, pemilu sering dilakukan di Amerika Serikat. Contohnya, pemilu di tingkat federal untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota senat, pemilu untuk memilih anggota badan perwakilan. Untuk tingkat negara bagian dilangsungkan pemilu memilih gubernur dan wakil gubernur dan pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Tidak hanya itu, diadakan juga pemilu bagi walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya.
  8. Untuk negara bagian, menganut sistem pemerintahan yang hampir sama dengan pemerintah federal (pusat). Negara bagian dipimpin oleh gubernur dengan mempunyai parlemen yang berupa bikameral (Senat dan Badan Perwakilan).

Dalam penjelasan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat di atas, dapat pula kita ketahui bahwa selain demokrasi, Amerika Serikat juga menerapkan paham Trias Politica yaitu paham tentang pemisahan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Paham Trias Politica ini juga pengadopsian dari paham yang telah muncul di Eropa.

Sebagai negara adikuasa, saat ini banyak negara yang ada di dunia yang meniru dan mencontoh sistem pemerintahan Amerika Serikat. Walau pun sejatinya sistem pemerintahan ini tak luput dari kelemahan dan kekurangan namun tetapabanyak negara yang silau akan kejayaan Amerika Serikat saat ini.

Speak Your Mind

*