Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

Ilustrasi kode etik jurnalistik wartawan indonesiaSetelah kau mendengar sebentuk isu dari seseorang selama ribuan kali. Bagaimana mungkin isu itu tidak didengar oleh media. Sampai pada akhirnya kau mulai menyadari bahwa media itu sendiri adalah sebentuk isu.

Svend Robinson, tentang media mainstream 1997

Benar, media partisipan publik, barangkali merupakan eufemisme atau penghalusan makna dari media dengan partisipasi ‘spesifik’ terhadap apa yang disebut dengan ‘publik’. Jika media mereduksi kultur pemberitaannya berdasarkan atas penguatan-penguatan kapital, entah negara-bangsa, atau kapital perusahaan media itu sendiri, dengan publik yang spesifik mengacu kepada kelas-kelas sosial tertentu.

Media dengan demikian telah menjadi alat kapital. Dicekat dalam bahasa globalisme, secara keilmuan –teori-teori komunikasi massa pembentuknya merupakan bagian dari intrik global (tidak melahirkan sesuatu dan tidak lepas dari pengulangan-pengulangan semu). Dan itu adalah masalah bagi apa yang tidak bisa disentuh prinsipil olehkode etik jurnalistik wartawan Indonesia.

Menukil sebab-akibat sebagai proses transfer semata (dan bukan representasi). Disiplin ilmu adalah disiplin penuh kepatuhan. Dan media yang terlahir darinya adalah media yang mau tidak mau ‘mainstream’ pengekor dari arus utama dari negara-negara induk.

Media eksponen pengekor media mainstream, timur pengekor barat dalam sudut pandang tertentu ber-relasi bagaikan dalam rantai makanan.

Sah atau tidaknya, universal atau tidaknya, bahkan berita atau bukan telah ditentukan jauh-jauh hari perangkat peneguhan, relevansi teori-teori, beasiswa wartawan ke kampus-kampus tradisional barat. Hegemoni tidak bisa dielakkan. Bahasa Louis Althusser bahwa ‘ilmu pun berideologi’  patut di akui. Kampus adalah ‘ruang tradisionalitas kevakuman’ versi Julien Benda.

Media mainstream, dengan ciri-ciri lebih modern, berskala nasional, dekat dengan pusat kekuasaan, sentralistis, jelas bukan media yang dengan mudahnya memberikan ruang bagi publik Indonesia yang memiliki kekayaan dan keragaman suku. Bagi media mainstream, gaya penyajian yang modern tidak ada sangkutpautnya dengan tradisionalitas.

Bagi media yang mainstream, tradisi kuno adalah penghalang bagi kesuksesan bangsa menuju kemakmuran, dan gaya hidup yang berkualitas.

Tradisi hanya dilihat dari sudut pandang nostalgia, dipojokkan dalam halaman terbatas di hari Minggu, atau sebagai sajian seremonial belaka. Misalnya Harian Kompas dalam rubrik, Seremoni, tokoh, atau Griya. Sementara Republika, memberikan kolom Mingguan, Jakarta Tempo Doeloe, yang diasuh Wartawan berpengalaman, Alwi Shahab yang tidak sepenuhnya bicara tentang budaya lokal.

Atau Harian Tempo yang lebih sedikit lagi memberikan kolom sebesar iklan baris bagi berita lampau yang pernah diangkat oleh koran masa lalu. Di dunia penyiaran, sajian tradisi lokal secara ‘menyedihkan’ dilihat dari sudut pandang turis kota menonton desa. Seperti acara Expedisi di Indosiar, atau Ekstrim Kuliner di Trans 7.

Media dan Kecurangan Wartawan

Namun jangankan kedaerahan. Negara Indonesia sebagai wujud Indonesia sendiri, mendapatkan porsi minim –bagi TV yang tidak siaran 24 jam di awal siaran TV dalam bentuk koor lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan di akhir siaran dengan lagu nasional lain seperti, Bagimu Negeri dan Rayuan Pulau Kelapa. Dunia penyiaran memang lebih menjanjikan keuntungan kapital yang besar, sehingga slot time atau waktu tayang yang tersedia tidak mudah dilepas begitu saja.

Media yang lupa akan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Karena telah menguasai sedemikian rupa ruang publik yang tersedia dalam kerangka negara-bangsa. Dengan memberikan sedikit porsi kepada kearifan lokal tradisional. Masyarakat lama, tergantikan oleh masyarakat baru. Hal ini lebih rumit dari yang dibayangkan para peneliti positivis bahwa gejala ini hanya gejala perubahan sosial biasa.

Urbanisasi desa kota, pelebaran suburban-downtown, pembentukan kelas menengah baru, ekses atau sebab akibat dari kejutan sosial (shock culture), sampai ke wacana globalisasi dan demokrasi, lebih dari mempertanyakan apakah hal semacam itu patut dibiarkan ke dalam masyarakat yang sekian abad memiliki ciri khas tradisional yang arif.

Media bisa menjadi pembawa masalah, dan media yang tak beretika membawa masalah lebih besar, dan wartawan dari media yang tidak beretika adalah sumber masalah itu sendiri. Wartawam yang paling profesionalpun memulainya dengan kredo wartawan bodrek.

Karena pernahkah Anda dijahili wartawan bodrex? Ya, itu sindiran bagi wartawan gadungan yang kerjanya memeras narasumber. Nah, ada juga wartawan yang mencomot hasil karya orang lain tanpa menyebut namanya (plagiasi). Plus wartawan yang terlalu menguntungkan pembayarnya.

Semuanya itu berlawan dengan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Bahkan, penelitian Aliansi Jurnalis Independen menyebut 85 persen wartawan Indonesia tidak memahami kode etik jurnalistik. Sungguh, fakta yang memprihatinkan. Tak pelak lagi, profesi wartawan yang mulia kadang dianggap remeh oleh narasumber. Padahal, banyak juga wartawan yang taat aturan.

Apa itu Kode Etik?

Kode etik jurnalistik itu sendiri dirumuskan di kongres Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1947 di malang. Hingga pada 2006, disepakati bersama kode etik jurnalistik oleh banyak organisasi wartawan. Mengutip Alex Sobur.

“Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang meminta tanggung jawab wartawan dalam menjalankan profesinya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya ini maka wartawan harus memenuhi etika profesi yaitu Kode etik wartawan Indonesia (KEWI), alinea pertama, yang berbunyi

…Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan untuk landasan moral/etika profesi yang menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.” Pada butir kelima KEWI ini juga disebutkan “Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi” (Sobur, 2001:103).

Berangkat dari pemikiran bahwa wartawan harus memiliki pedoman (guidance) ketika menjalankan tugas. Sama seperti profesi lainnya, dokter, akuntan, dst kode etik wartawan mengatur kepantasan, kepatutan, atau keelokan.

Kode etik menjadi krusial karena kebebasan wartawan bisa kebablasan tanpa ada pengaturan yang jelas. Penggunaan kode etik akan meminimalisir potensi konflik dari suatu berita. Misalnya, ketika suatu pihak tidak senang atas suatu berita yang menyangkut dengan dirinya boleh menggunakan hak jawabnya di media tersebut. Atau, ketika terjadi kekeliruan dalam penulisan berita, esoknya sudah terpampang ralat, klarifikasi, dsb.

Pasal Kode Etik

  1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar
  2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi
  3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran serta tidak melakukan plagiat
  4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila
  5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi
  6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan
  7. Wartawan Indonesia segara mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab

Penerapan Kode Etik

Kode etik jurnalistik wartawan Indonesia tidak bersifat memaksa. Penerapannya bergantung pada individu masing-masing. Jadi, penerapan kode etik oleh Wartawan Indonesia ini sulit dimonitor. Institusi pers atau organisasi pers yang menaungi wartawan hendaknya memberi sanksi (indispliner) ketika menemukan wartawannya melanggar kode etik.

Sekali lagi, penerapan kode etik muncul dari rasa tanggung jawab wartawan itu sendiri. Jadi, mendorong penerapan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia harus dimulai dari individu wartawan, media, baru ke lingkup masyarakat.

 

Speak Your Mind

*