Penjajahan sebagai Puncak dari Kapitalisme

Ilustrasi penjajahanSetelah selama 350 tahun berada dalam belenggu penjajahan, akhirnya rakyat Indonesia bisa membebaskan diri dari kaum penjajah. Tepatnya pada 17 Agustus 1945, dan ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Presiden Soekarno, Bangsa Indonesia menyatakan diri kepada dunia sebagai negara yang bebas. Tak ada lagi penjajahan yang membelenggu Bangsa Indonesia.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, benarkah Bangsa Indonesia tidak akan lagi terbelenggu oleh penjajahan? Sukar untuk menjawabnya. Karena hingga saat ini, Bangsa Indonesia seakan tengah menghadapi penjajahan baru dengan teknik yang baru pula. Ya, kini bangsa Indonesia tengah berada di bawah penjajahan kapitalisme dan Imperialisme.

Mohammad Hatta berkata, “Kapitalisme itu memajukan imperialisme. Bertambah besar kapitalisme, bertambah kuat pula sepak terjang imperialisme.” Bagaimana imperialisme ini bisa dijelaskan hubungannya dengan kapitalisme? Lantas mengapa pula kedua istilah ini dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan terbaru? Sungguh pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan analisis yang sangat panjang.

Namun, untuk memudahkan analisis terebut, kita awali saja dari pernyataan Rosa Luxemburg, “Pada masa akumulasi primitif, yakni pada akhir abad pertengahan, ketika sejarah kapitalisme di Eropa mulai, dan menjelang abad ke-19, pemisahan petani-petani Inggris dan di Eropa Daratan merupakan senjata ampuh dalam transformasi skala besar saran produksi dan tenaga kerja ke dalam kapital. Kuasa kapital juga menampilkan peran yang sama sekarang ini, bahkan dalam skala yang lebih penting, yakni lewat kebijakan kolonial modern.”

Apa yang dimaksud akumulasi primitif? Akumulasi primitif adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pengusaha (kaum borjuis) untuk meningkatkan modal-modal yang mereka miliki. Kata “primitif” di sini sangat erat kaitannya dengan sejarah perkembangan perekonomian dunia dan pengelolaan kekayaan.

Zaman dahulu, untuk meningkatkan akumulasi kapitalnya, kaum kapitalis memisahkan petani dengan lahan yang mereka garap. Sejak abad pertengahan, usaha-usaha dalam bentuk rumah tangga sudah mulai berkembang. Semakin lama, usaha mereka semakin meningkat hingga memerlukan tanah untuk membangun usaha yang lebih besar; entah untuk pabrik, home industri, atau gudang-gudang.

Oleh karena itu, kaum kapitalis membutuhkan lahan yang lebih banyak. Dengan bantuan penguasa (raja), mereka berhasil membeli tanah-tanah yang digarap oleh kaum petani. Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh kapitalis ini bukanlah pembelian tanah, tetapi “penjarahan tanah”. Mengapa demikian? Karena, mereka membayar tanah petani dengan harga rendah.

Karena tanah mereka (petani) sudah dirampas oleh kaum borjuis, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan dan kehilangan hubungan sosialnya dengan mandor (pengawas lahan pertanian). Inilah bentuk pemisahan petani dari lahan garapan seperti yang disebutkan oleh Luxemburg.

Penjajahan Terhadap Kaum Proletar

Dalam masyarakat feodal, orang-orang miskin masih dilindungi oleh poor law act atau undang-undang kaum miskin. Mereka masih mendapat bantuan dari penguasa maupun pinjaman sesuai tingkat kemiskinannya. Namun, setelah tanah-tanah mereka dirampas, mereka tidak lagi berada dalam poor law act karena hubungan sosial mereka dalam sistem kefeodalan sudah hilang.

Dengan lepasnya hubungan itu, maka status petani menjadi proletarius (proletar). Dia bukan budak, namun tidak memiliki pekerjaan. Apa yang disebut Luxemburg dengan transformasi skala besar tidak lain hilangnya hubungan dalam sistem feodal antara petani dan penguasa dan diganti dengan sistem lain yang lebih dominan (kapitalisme).

Sarana produksi (lahan tanah) dan tenaga kerja (petani yang menjadi proletar) kemudian menjadi kapital dalam usaha akumulasi kaum borjuis. Singkat kata, akumulasi primitif tidak lain adalah penjarahan lahan pertanian dengan cara dibeli murah dan keberhasilan kaum kapitalis mengubah status petani menjadi proletar.

Semakin lama usaha kapital itu semakin besar dan memerlukan wilayah untuk pengembangan akumulasi. Kaum-kaum borjuis di Eropa tidak dapat lagi mengandalkan wilayah negara mereka karena semakin lama semakin sempit wilayah akumulasinya.

Maka, dilakukanlah penjelajahan dunia. Sejarah mencatat istilah GoldGosvel, dan Glory. Gold adalah simbol kekayaan, Gosvel adalah simbol keagungan (karena dalam setiap ekspedisi mereka selalu bersama pendeta untuk menyebarkan ajaran Gereja yang Agung), dan Glory dianggap sebagai kejayaan kaum kapitalis.

Dalam Kapitalisme; Perspektif Sosio-Historis, Mulyanto menjelakan kaitan kapitalisme dengan penjajahan ini. Sebagai contoh, di negeri Balanda banyak kaum borjuis yang melakukan ekspedisi itu hingga ke Asia Tenggara.

Berbagai perusahaan saling bertarung untuk mendapatkan wilayah ekspedisi kapital. Untuk mengatasi pertarungan ini, pada 1598, Parlemen Belanda mengajukan usulan penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut. Usaha ini akhirnya berbuah manis bagi mereka.

VOC dan Penjajahan di Indonesia

Pada 1602, perusahaan-perusahaan borjuis Belanda disatukan dalam wadah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang dipimpin 17 direktur pemegang saham. Inilah wadah kaum borjuis yang menopang penjajahan di Indonesia.

Menurut Mulyanto, di Jawa, usaha kapitalis yang sungguh-sungguh kapitalis barulah dimulai pada 1870. Menjelang 1870, golongan borjuis liberal menguasai Staaten General (lembaga legilatif modern Belanda pascarevolusi 1884 yang mengurangi banyak sekali kekuasaan raja).

Kebijakan kultuur-stelsel yang diusung Van Den Boshi menadai kembalinya sistem paksaan dan monopoli yang dijalankan pada masa VOC (Verplichte Laverantien). Kebijakan Kultuur-stelsel (tanam wajib) yang diplesetkan oleh kaum liberal sebagai Dwang-stelses (tanam paksa) sangat mereka tentang. Kenapa kaum kapitalis liberal sangat menentang kebijakan Kultuur-stelsel?

Karena, kebijakan tersebut dinilai jauh lebih kejam dibanding dengan monopoli VOC. Kebijakan memiliki target untuk pemasukan kas Negara Belanda yang sangat besar. Selain itu, kebijakan itu pun dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah yang korup. Sedangkan, mereka tidak kebagian untung dalam proses penjajahan tersebut. Mereka mengajukan agar wilayah koloni dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada kapitalis-kapitalis sesuai hukum pasar.

Karena berbagai kritik yang diterima terkait pemberlakuan dan ketidak adilan kebijakan kultuur-stelsel, maka kebijakan tersebut pun akhirnya dihentikan, bahkan diiadakan. sebagai gantinya, dikeluarkanlah UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.

Penjajahan Model Baru

Saat ini, penjajahan tidak dilakukan seperti zaman dahulu, tetapi dilakukan melalui cara yang lebih halus. Pemberian pinjaman modal dengan bunga yang diberikan IMF atau Bank Dunia kepada negara-negara miskin seperti Indonesia dilakukan kaum kapitalis agar negara-negara miskin terus bergantung dan tetap miskin.

Penjarahan pun dilakukan melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang lebih besar. Jika demikian, maka benar tesis yang diajukan dalam teori ekonomi merkantilis. Teori ekonomi merkantilis berkeyakinan bahwa jumlah kekayaan dunia itu tetap dan ajeg pertumbuhannya.

Oleh karenanya, penimbunan kekayaan yang dilakukan suatu negara berarti mengambil kekayaan dari negara lain (negara yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin).

Coba Anda tengok berapa banyak kekayaan kita yang dijarah melalui perusahaan Freeport? Pemerintah Indonesia hanya memegang saham sebesar 9,36%, sedangkan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang bermarkas di AS memegang saham sebesar 81,28%.

Sungguh penjajahan yang luar biasa oleh kapitalisme dan antek-anteknya. Itulah yang disebut Rosa Luxemburg sebagai kebijakan kolonial modern. Berkaca dari kenyataan ini, rasanya Indonesia masih membutuhkan sosok pejuang-pejuang baru yang mampu membebaskan diri dari penjajahan modern. Siapkan diri Anda.

Speak Your Mind

*