Sumber Hukum Di Indonesia  

Sumber Hukum Di Indonesia – Sebelum membahas mengenai sumber hukum di Indonesia, ada baiknya jika mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum bisa berupa sebuah tulisan, dokumen, naskah, dan lain sebagainya yang kemudian dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa dan rakyatnya pada masa tertentu.

Sumber Hukum Di Indonesia

Pada dasarnya sumber hukum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Biasanya sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang banyak dikenal dan banyak dipelajari oleh semua fakultas hukum, khususnya di Indonesia ini.

Jenis Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang berlaku. Sumber hukum yang satu ini sudah memiliki bentuk tertentu yang nantinya dapat Anda temukan dan kenal sebagai suatu peraturan hukum yang harus diberlakukan dan juga memengaruhi kaidah atau aturan hukum yang berlaku didalamnya.

Sumber hukum formal ini biasanya digunakan oleh para hakim, jaksa, maupun penasihat hukum sebagai dasar dalam memutuskan sebuah keputusan atau sebagai nasihat hukum yang diberikan dari pengacara kepada kliennya.

Menurut Undang-undang No.10/2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan sumber-sumber hukum di Indonesia di antaranya adalah;

  • Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya
  • Undang-undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Penetapan Presiden
  • Peraturan Daerah, yang dibagi menjadi: Peraturan Daerah Provinsi (Tingkat I), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Tingkat II), Peraturan Daerah Desa

Beberapa ahli membedakan sumber-sumber hukum dengan membaginya ke dalam beberapa kriteria, yaitu:

Menurut Sudikno Merokusumo, sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang berasal dari materi dan membuat materi tersebut menjadi sebuah hukum yang berlaku.

Hukum-hukum materiil misalnya berhubungan dengan hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tardisi yang mengarah pada pandangan keagamaan dan juga kesusilaan, hasil penelitian ilmiah yang mencakup kepada persoalan kriminalitas dan juga lalu lintas, perkembangan internasional dan juga keadaan geografis dan masih banyak lagi.

Sedangkan menurutnya, sumber hukum di Indonesia yang termasuk ke dalam sumber hukum formal adalah sumber hukum yang secara langsung dapat dibentuk menjadi sebuah peraturan hukum yang sifatnya mengikat seluruh masyarakat.

Dinamakan sumber hukum formal dikarenakan untuk dapat dengan mudah mengingat cara memunculkan hukum yang bersifat positif. Hal ini tentu saja agar semua peraturan yang berlaku saat ini sudah tidak perlu untuk ditanyakan lagi asal-usul dari hukum tersebut.

Sumber-sumber hukum di Indonesia memang banyak, tidak hanya diatur berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya, sumber hukum di Indonesia juga dibuat berdasarkan kehidupan-kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Sumber hukum ini nantinya akan mengikat masyarakat ke dalam peraturan hukum tersebut dan harus menaatinya. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam sumber hukum di Indonesia yang formal;

1. Undang-undang

Undang-undang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti materiil.

  • Undang-undang dalam arti formal adalah sebuah keputusan yang dilihat dari segi bentuknya dan dan juga dilihat dari segi bagaimana cara undang-undang tersebut terjadi. Bisa dikatakan bahwa undang-undang dalam arti formal adalah suatu ketetapan dari satu penguasa yang disebut sebagai undang-undang yang disebabkan oleh pembentukannya.
  • Undang-undang dalam arti materiil merupakan sebuah keputusan.  Keputusan tersebut dilihat dari isi (undang-undang) dan mengikat setiap orang yang berada dalam wilayahnya secara umum.

 

2. Kebiasaan

Hal yang termasuk ke dalam sumber hukum di Indonesia selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan diambil dari segala sesuatu yang menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Indonesia. Dasarnya diambil dari Undang-Undang Dasar pasal 27 No. 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Bahwa yang berhak mengatur ialah hakim sebagai penegak hukum dan juga keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai kehidupan yang terjadi dalam masyarakat.

3. Traktat atau Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau traktat ini merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia dalam hal formal. Hal ini dikarenakan sebuah traktat atau treary haruslah memenuhi persyaratan formal tertentu agar bisa dianggap sebagai treaty atau perjanjian internasional yang berjalan dengan baik dan disepakati oleh kedua atau lebih pihak yang terlibat.

4. Yurisprudensi

Pengertian dari yurisprudensi merupakan ilmu hukum. Hal ini berlaku pada negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law yaitu Inggris atau Amerika yang memiliki pengertian yurisprudensi lebih luas.

Sedangkan pengertian yurisprudensi yang dianut oleh negara-negara hukum Eropa Kontinental yakni temasuk juga Indonesia, hukum diartikan sebagai sebuah pemberi keputusan pengadilan. Yurisprudensi yang dimaksudakan dalam hal ini ialah sebuah putusan pengadilan yang di Negara Anglo Saxon disebut juga dengan Preseden.

Sudikno berpendapat bahwa yurisprudensi merupakan hal yang digunakan sebagai peradilan umum dilakukan. Peradilan ini melaksanakan hukum dalam hal yang sangat konkret, hal tersebut sangatlah berperan dalam tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan atau lembaga yang berdiri sendiri. Hal ini juga turut berpengaruh kepada suatu negara, bahwa negara tersebut bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan memberikan sebuah keputusan mengikat dan bersifat berwibawa.

Yurisprudensi dalam hal putusan pengadilan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Yurisprudensi biasa yakni seluruh keputusan pengadilan memiliki kekuatan yang pastu dan terdiri dari;

  • Putusan perdamaian
  • Putusan pengadilan negeri yang tidak melakukan banding
  • Putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi
  • Seluruh keputusan Mahkamah Agung

 

Yurisprudensi tetap atau yang disebut juga dengan vaste jurisprudentie yakni putusan hakim yang selalu disetujui dan diikuti oleh hakim lain dalam perkara atau kasus yang sejenis.

5. Doktrin

Doktrin merupakan sebuah pandangan para pakar atau ahli senior yang biasanya disebut juga dengan sumber hukum. Hal ini terutama menjadi sebuah pandangan hakim yang selalu berpedoman pada pakar tersebut.

Doktrin di sini tidak hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional yang ada, melainkan juga dalam ruang lingkup kehidupan hukum hingga internasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting dalam sumber hukum di Indonesia khususnya.

6. Keputusan Presiden

Seperti dengan namanya, keputusan Presiden dibuat dan dikeluarkan oleh seorang presiden di suatu negara yang membahas mengenai hal-hal khusus dalam hal pemerintahan

7. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Peraturan menteri ini sama dengan keputusan presiden yang dikeluarkan oleh seorang menteri. Peraturan menteri memuat tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat pada bidang tugasnya. Sedangkan untuk keputusan menteri pada umumnya bersifat khusus yang memuat tentang hal-hal yang sesuai dengan tugasnya sebagai menteri. Misalnya saja menteri agama Indonesia memutuskan Idul Fitri jatuh pada hari Senin.

8. Peraturan Daerah atau Perda dan Keputusan Kepala Daerah

Peraturan daerah merupakan sebuah penjelasan bahwa hal tersebut dibuat untuk memperjelas sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan ciri-ciri khas dari daerah tersebut serta bersifat umum.

Peraturan daerah tentu saja tidak boleh dibuat dengan semena-mena. Terdapat beberapa peraturan dan syarat mengenai peraturan daerah ini, seperti:

  • Peraturan tidak boleh dibuat dengan hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, seperti perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • Tidak boleh mengatur suatu hak yang telah diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya pula

Bahwa peraturan daerah tetap harus mengikuti peraturan dari pusat. Demikianlah pembahasan mengenai sumber hukum di Indonesia, semoga bermanfaat!

Speak Your Mind

*