UUD Indonesia

UUD Indonesia adalah UUD 1945 atau UUD’45. Undang-undang 1945 merupakan hukum dasar secara tertulis (basic law), dari konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

UUD Indonesia ini disahkan pada 18 Agustus 1945, oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai undang-undang dasar negara. Namun, sejak 27 Desember 1949 berlaku konstitusi RIS di Indonesia dan sejak 17 Agustus 1950 berganti dengan berlakunya UUDS 1950. Kemudian, UUD 1945 kembali diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dikukuhkan oleh DPR secara aklamasi pada 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu mulai 1999 sampai 2002, terjadi perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan tersebut telah mengubah susunan lembaga-lembaga di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum terjadi perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat) 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan.
Setelah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali, UUD 1945 mempunyai 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam risalah persidangan MPR tahunan pada 2002, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diterbitkan dalam satu naskah, sebagai naskah kompilasi dan perbantuan tanpa ada opini.

Sejarah Awal

Pada 29 April 1945, dibentuk suatu badan yang bertugas untuk merancang UUD 1945 yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945  sidang pertama berlangsung, Ir. Soekarno menyampaikan sebuah gagasan “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila.

BPUPKI membentuk Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, yang terdiri atas 9 orang. Tujuan dibentuknya Panitia Sembilan ialah merancang Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan dalam UUD 1945. Setelah kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah piagam Jakarta telah diubah menjadi naskah Pembukan UUD 1945. Naskah ini disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang bersidang pada 29 Agustus 1945. Pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan agendanya adalah menyusun naskah rancangan UUD 1945. Saat itu, nama badan tersebut tidak disertai dengan kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk wilayah tanah Jawa. BPUPKI bukan hanya terdapat di wilayah Jawa melainkan ada juga di Sumatra. Kemudian, BPUPKI mengadakan sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945.

UUD 1945 resmi disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.

Periode Berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu tahun 1945 hingga 1950, UUD 1945 belum bisa berjalan dengan maksimal karena Indonesia masih disibukkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Oktober, Maklumat Wakil Presiden Nomor X, memutuskan bahwa kekuasaan legislative berada “ditangan” KNIP. Hal ini dikarenakan, saat itu DPR dan MPR belum terbentuk.

Kabinet Semi-Presidensial yang pertama dibentuk pada 14 November 1945. Pembentukan kabinet ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Pada masa ini, sistem parlementer diberlakukan sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Bentuk negara dan pemerintahannya adalah federasi. Negara federasi merupakan negara yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian. Setiap negara begian tersebut mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negerinya.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Sistem Demokrasi Parlementer diberlakukan pada periode UUDS 50. Sistem pemerintahan ini sering disebut Demokrasi Liberal. Pada masa ini selalu terjadi pergantian kabinet. Pergantian ini menyebabkan pembangunan negara tidak berjalan lancar. Partai-partai yang ada lebih mementingkan kepentingan partai atau pun golongannya.

Selama hampir 9 tahun, Negara Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal, rakyat Indonesia menyadari bahwa keduanya tidak cocok untuk Indonesia, karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Presiden pun menyimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan yang berlaku membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Selain itu, menghalangi pembangunan dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada 5 Juli 1959, presiden mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1966)

Pada periode ini dibuat perangko dengan nominal 5 sen yang tulisannya adalah “Kembali ke UUD 1945”

Pada sidang Konstituante 1959, situasi politik tidak bisa terkendali karena setiap partai politik mengutamakan kepentingannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan, gagal menghasilkan UUD yang baru. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada 5 juli 1959 mengeluarkan Dekrit presiden. Salah satu isinya ialah memberlakukan kembali UUD 1945 untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pada periode ini, terjadi banyak penyimpangan UUD 1945, antara lain sebagai berikut.

  • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua DPR/MPR dan MA. Selain itu, mengangkat Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
  • Soekarno ditetapkan sebagi presiden seumur hidup oleh MPRS
  • Terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia dengan adanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Pada masa orde baru 1966 hingga 1998, Pemerintah berjanji akan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.
Pada masa orde baru, konstitusi yang sangat sakral adalah UUD 1945. Hal ini berdasarkan aturan-aturan sebagai berikut.

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang isinya adalah MPR mempunyai ketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya.
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 mengenai Referundum bahwa MPR bisa mengubah isi UUD 1945 apabila telah meminta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 mengenai Referendum, yang merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999

Pada periode 21 Mei 1998 hingga 19 oktober 1999 mulai dikenal masa transisi. Masa transisi mulai berlaku sejak B.J. Habibie menggantikan Prsiden Soeharto sampai lepasnya Provinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Periode Perubahan UUD 1945

Amandemen (perubahan) terhadap UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan dari Reformasi 1998. Tuntutan ini muncul dilatarbelakangi dengan alasan pada masa orde baru kekuasaan yang besar ada di tangan presiden, MPR memegang kekuasaan yang tertinggi( pada kenyataannya kekuasaan tersebut bukan di tangan rakyat), pasal-pasal terlalu luwes (dikhawatirkan menimbulkan multitafsir), dan rumusan UUD 1945 yang belum didukung dengan ketentuan-ketentuan konstitusi.

Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar yang ada seperti, kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara hukum dan negara demokrasi, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Perubahan UUD 1945 diperbolehkan asalkan tidak mengubah bagian pembukaan UUD 1945 dan mempertahankan susunan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu antara 1999 hingga 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan dan Sidang Umum DPR, antara lain sebagai berikut.

  • Perubahan UUD 1945  pertama terjadi pada Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 oktober 1999
  • Perubahan UUD 1945 kedua terjadi pada sidang Tahunan MPR 2000 yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus  2000.
  • Perubahan UUD 1945 ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR 2001 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November 2001.
  • Perubahan UUD 1945 keempat terjadi pada sidang tahunan MPR 2002 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 agustus 2002.

Sekian sekilas sejarah UUD Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca terkait sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Speak Your Mind

*